Alasan Investor Lebih Memilih Negara Tetangga - Navigasi Berita a -->
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Alasan Investor Lebih Memilih Negara Tetangga

JAKARTA, (PR).- Realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman Modal Asing tahun 2017 senilai Rp 692,2 Triliun atau tumbuh 13,1 persen dibandingkan tahun 2016. Meskipun demikian, banyak potensi investasi di Indonesia yang akhirnya beralih ke negara tetangga.

‎Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong mengatakan ada dua aspek yang menyebabkan investor lebih memilih negara lain dibandingkan Indonesia. Aspek pertama adalah regulasi yang tidak stabil.

"Regulasi yang berubah secara mendadak dna terus menerus, menciptakan ketidakstabilan iklim investasi.‎ Ini menyebabkan investor memilih Thailand, Vietnam dan Malaysia yang mempunyai regulasi lebih stabil dan realistis," ujar dia saat Rapat Kerja Kementrian Perdagangan di Jakarta, Jumat 2 Februari 2018.

Sementara aspek kedua adalah keterbukaan. Negara-negara tetangga terbuka pada investor asing di sektor manapun. Hal itu berbeda dengan Indonesia yang membatasi bahkan menutup peluang investor asing di beberapa sektor.

"Mau investasi di perdagangan, sekolah, atau pabrik, semuanya dibuka. Kalau di Indonesia, sektor ini tidak boleh, sektor itu hanya boleh 30 persen, dan sebagainya," ujar Thomas.

Efek domino terhadap lapangan kerja

Menurut dia, investasi memiliki efek domino yang besar. Investasi menciptakan produksi, yang berdampak pada lapangan kerja. Selanjutnya hal itu juga mempengaruhi ekspor.

"Investor punya pilihan. Kalau kita susah, ribet, cuma tinggal ke sebelah ada Malaysia, Vietnam, Thailand, Kambodja. Bapak wakil presiden mengingatkan bahwa kita lah yang membutuhkan investor, bukan sebaliknya. Kita jangan feodal, seolah-olah mereka butuh kita," ujar dia.
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, ‎hambatan investasi juga menjadi kendala bagi Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan. "Pada saat berbicara investasi, kendala lebih banya berada di internal kementrian dan lembaga. Ini yang disorot oleh pak presiden," ujar dia.

Dia mengatakan, kendala investasi tersebut juga semakin banyak karena berbenturan dengan Undang-undang Otonomi Daerah.‎ Dengan demikian, investor juga harus mendapatkan ijin dari pemerintah daerah.
close