Mengapa Aceh Tetap Miskin? - Navigasi Berita a -->
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mengapa Aceh Tetap Miskin?

Aceh hampir selalu menjadi jawara pada berbagai indikator pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, jumlah pengangguran, bahkan hingga persentase anak stunting (cebol). Aceh bahkan menjadi provinsi termiskin di Sumatra dan nomor lima termiskin di Indonesia. Lalu, apa yang menyebabkan Tanah Rencong ini terus miskin dan selalu tertinggal dibandingkan dengan daerah lain? Mengapa pula ada kepala daerah yang tidak yakin terhadap data Kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS)? Untuk menjawab semua itu, Serambi menurunkan liputan eksklusif tentang angka Kemiskinan Aceh yang terus bertakhta

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr Ir Muhammad Hudori MSi mengaku heran dengan tingginya angka Kemiskinan di Aceh. Soalnya, rata-rata dana otonomi khusus (Otsus) yang diterima setiap tahun sekira 7-8 triliun rupiah. Pagu APBA Aceh sebesar 15-17 triliun rupiah. Ini belum lagi APBK kabupaten/kota yang rata-rata di atas Rp 1 triliun.

Sementara jumlah penduduk hanya 5,2 juta jiwa. Namun, di tengah melimpahnya uang, Kemiskinan Aceh justru berada di peringkat pertama Sumatra dan nomor lima tertinggi secara nasional.


“Rasanya kita tidak yakin angka Kemiskinan  Aceh masih sebesar 15,68 persen, atau di atas rata-rata nasional yang hanya sekitar 9,66 persen,” tandas Muhammad Hudori yany ditanyai Serambi seusai pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Aceh Tahun 2020 di Hotel Hermes, Banda Aceh, Rabu (10/4).

Jika mengacu kepada realisasi APBA, mencapai 61 persen, tertolong tertinggi di tingkat nasional. “Tapi kenapa angka kemiskinannya menduduki peringkat 29 dari 34 provinsi, atau lima besar nasional,” timpal Muhammad Hudori lagi.

Menurutnya, ada tiga kabupaten di Aceh yang kemiskinannya sangat tinggi. Pertama, Aceh Singkil sebesar 22,11 persen, Gayo Lues sebesar 21,97 persen, dan Pidie Jaya 21,82 persen.

Hudori juga membeberkan tiga kabupaten yang tingkat pengangguran terbukanya tinggi, yakni Kota Lhokseumawe 12, 52 persen, Aceh Utara 10,18 persen, dan Kabupaten Aceh Barat 8,67 persen.

Untuk menurunkan angka Kemiskinan dan pengangguran, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri itu menyarankan Pemerintah Aceh bersama perbankan untuk meningkatkan akses permodalan kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu juga disarankan memberi insentif kepada dunia usaha guna membuka lapangan kerja.

Peningkatan akses permodalan untuk pembukaan lapangan kerja, menurut Hudori, bisa mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Aceh yang masih rendah yang saat ini sebesar 4,03 persen, berada pada peringkat 30 dari 34 provinsi dan masih berada di bawah rata-rata nasional yang telah mencapai 5,03 persen.

Konstribusi ekspor Aceh pun masih sangat rendah, hanya sebesar 0,14 persen, berada pada peringkat 31 dari 34 provinsi. Untuk itu, Hudori menyarankan, kondisi ini tidak boleh dibiarkan, harus secepatnya dicarikan solusinya.

Ia berharap Pemerintah Aceh meningkatkan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan Aceh untuk ekspor. Misalnya kopi, produk perikanan, pertanian, perkebunan, produk IKM, serta memperluas informasi pasar, baik skala regional maupun internasional.

Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,6 persen, Aceh telah menduduki peringkat 12 nasional. “Namun begitu, pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, perlu diperhatikan,” katanya.

IPM Aceh yang 70,6 persen pun, masih di bawah nasional sebesar 70,81 persen. Di Aceh, ada tiga kabupaten yang tingkat IPM-nya terendah. Pertama, Kota Subulussalam 62,88 persen, Simeulue 64,41 pesen, dan Gayo Lues sebesar 65 persen. IPM menjelaskan sejauh mana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selain Muhammad Hudori yang menjadi narasumber di acara Musrenbang Aceh 2020, ada beberapa tokoh lainnya seperti Komisaris Morgan Bank Ltd. New York, Dr Adnan Ganto MBA, Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Dr Ir Taufiq Hanafi MUP dan Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Kementerian PUPR, Ir Iwan Nurwanto M.Soc.Sci.

Ragukan data BPS
Sementara itu, Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali mengatakan saat ini angka Kemiskinan di Aceh Besar sebesar 14 persen lebih, satu digit lebih rendah dari provinsi. Pihaknya bertekad terus menekan angka Kemiskinan minimal satu persen setahun. Tapi, hal itu tidak mudah lantaran banyak masyarakat yang merasa nyaman dengan kemiskinannya.

“Saya kemarin membuat program bantuan Kemiskinan untuk melihat kevalidan data dengan metode by name by address, tapi kita tidak dapat masyarakat miskin. Ketika kita turun ke lapangan dengan melakukan metode by name by adress, ternyata banyak orang tidak miskin,” kata Mawardi kepada Serambi, (10/4).

Menurut Mawardi, pemerintah dan BPS perlu memvalidasi terlebih dahulu data kemiskinan. “Kita berharap data Kemiskinan harus valid dululah. Siapa yang miskin, di mana rumahnya? Sehingga program pengentasan Kemiskinan bisa tepat sasaran. Selama ini validitas data masih menjadi persoalan di Aceh,” ujar Mawardi.

Selain data Kemiskinan tidak valid, selama ini penggunaan anggaran oleh pemeirntah juga tidak fokus. Menurut mantan anggota DPRA ini, anggaran digunakan hanya untuk dihabiskan, tidak terintegrasi pada sektor-sektor penting, seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, atau menciptakan lapangan pekerjaan.

Pemerintah Aceh Besar, kata Mawardi, terus berusaha menurunkan angka Kemiskinan  dengan menghadirkan berbagai program prorakyat seperti Program Aceh Besar Sejahtera (Pro Abes), pemberdayaan ekonomi, penguatan pasar, dan pengentasan Kemiskinan dengan memperbaiki infrastruktur seperti jalan tembus ke sentra produksi.

Hal yang sama juga disampaikan Bupati Gayo Lues (Galus), Muhammad Amru. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tidak jujur dalam memberikan data. “Banyak orang kaya memakan hak-hak orang miskin karena mereka tidak jujur. Sementara orang miskin tetap menjadi orang miskin, karena haknya sudah terbagi,” kata mantan wartawan Harian Serambi Indonesia ini.

Amru mengaku tidak sepakat dengan data BPS yang menempatkan Galus sebagai kabupaten termiskin kedua di Aceh setelah Aceh Singkil. Pada tahun 2018, angka Kemiskinan di daerah itu mencapai 20,07 persen, turun 1,8 persen dari tahun 2017 sebesar 21,97 persen. Sedangkan kabupaten termiskin di Aceh adalah Kabupaten Aceh Singkil, 22,11 persen.

Menurut Amru yang juga mantan anggota DPRA, ada beberapa indikator yang diambil pihak BPS, sehingga menyimpulkan Galus sebagai daerah termiskin di Aceh. Di antaranya indikator kepemilikan tanah sesuai dengan sertifikat dan makanan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Amru mengatakan, memang masyarakat di sana tidak menguasai tanah sesuai dengan setifikat karena menggarap perhutanan sosial yang bekerjasama dengan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan pemangku hutan lainnya. Kedanti demikian, Amru menegaskan petani di sana banyak yang sukses.

Sementara dari segi makanan, Amru mengakui ada persoalan di sana. Sebab, masyarakat setempat tidak terlalu sering makan daging dan minum susu yang menjadi salah satu indikator penilaian tingkat kemiskinan. “Makan daging itu sudah menjadi tradisi pada hari meugang dan hari raya,” ungkap Amru.

Sebenarnya, kata Amru, masyarakatnya tidak miskin dari segi harta, tapi miskin dari segi prilaku. “Dia punya kerbau sampai 30, tapi dia tidak peduli dengan rumahnya. Rumahnya berlantai tanah, tapi dia punya kerbau atau hewan peliharaan yang jika dihitung dengan uang mereka tidak lagi dikatagorikan orang miskin,” katanya.

Meski demikian, Bupati Galus Amru tidak akan melawan data-data itu, tapi menjadikannya sebagai pemicu untuk terus bekerja mensejahterakan rakyat melalui program pemberdayaan ekonomi. “Berbagai program lain yang mengarah kepada penanggulangan Kemiskinan kita luncurkan,” pungkas Amru.

Lain lagi di Kabupaten Simeulue. Bupati Simeulue Erli Hasim mengakui tingkat Kemiskinan di daerah kepulauan tersebut berada pada posisi 19 persen lebih pada tahun 2018 dan kini telah turun satu digit menjadi 18 persen lebih. Faktor mendasar tingginya angka kemiskinan, menurut Erli karena tidak kreatifnya masyarakat.

“Jika dilihat secara jujur, masyarakat kita masih terbiasa dengan pola kehidupan masa lalu, sehingga tidak adanya kreatifitas dalam melihat sumber daya alam yang dimiliki. Sadar atau tidak, sumber daya alam yang dimiliki Simeulue tidak bisa dikelola tapi kita lebih pada konsep menerima apa yang sudah ada, ini yang terjadi,” katanya.

Padahal, sumber daya alam Simeulue luar biasa banyak, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Karenanya, Erli ingin mengubah paradigma masyarakat agar pundi-pundi uang bisa mengalir ke Simeulue. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan keindahan alam.

Dia mengatakan, ada beberapa bibir pantai yang akan dikelola untuk mendatangkan turis dalam jumlah banyak. Sehingga secara otomatis roda ekonomi akan berputar di tengah masyarakat. Apalagi, saat ini Pemerintah Aceh telah menjadikan Pulau Simeulue sebagai salah satu daerah tujuan wisata yang ada di Aceh.

“Daerah kita termasuk yang masih sangat tinggi angka kemiskinannya. Kondisi ini sudah berlangsung lama. Tapi kita sedang berusaha secara komprehensif dengan harapan sampai akhir masa jabatan kita nanti ada sebuah konsep yang kita tawarkan untuk menurunkan Kemiskinan minimal pada angka 17 persen,” harap Erli Hasyim.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Ir Nova Iriansyah mengatakan, ada hal-hal yang anomali terjadi di Aceh dan perlu dicatat. Angka Kemiskinan dan pengangguran masih tinggi dan pertumbuhan ekonomi daerah rendah di bawah rata-rata nasional.

“Tapi, ada beberapa hal yang disebutkan sejumlah narasumber dari pusat untuk Aceh bahwa meski angka Kemiskinan dan pengangguran kita tinggi, tapi angka kebahagiaannya masih baik,” kata Nova Iriansyah menanggapi pertanyaan Serambi tentang angka Kemiskinan dan pengangguran, seusai pembukaan acara Musrenbang Aceh 2020 di Hotel Hermes, Rabu (10/4).

Nova mengatakan, pemerintah terus berupaya menurunkan angka Kemiskinan dan pengangguran dengan cara mempercepat penyaluran beras sejahtera kepada penerimanya. Angka Kemiskinan memang turun, tapi rendah, hanya 0,24 persen.

Kata Plt Gubernur Aceh, hanya dengan investasi yang besar dan berkelanjutan angka Kemiskinan dan pengangguran Aceh bisa menurun. Investasi yang dimaksud, jelas Nova, yang membuka lapangan kerja besar dan kegiatan usaha berlanjut dalam jangka waktu lama. Misalnya, investasi dalam bidang usaha pertambangan pengeboran minyak lepas pantai, seperti yang sedang dilakukan Repsol di wilayah lepas pantai antar Bireuen-Pijay-Pidie dan pembangunan berbagai jenis pabrik.

Hasil kegiatan migas Refsol itu, kata Nova Iriansyah, baru bisa diikmati masyarakat Aceh untuk penurunan angka Kemiskinan dan pengangguran setelah perusahaan itu berhasil mengebor sumber minyaknya di lepas pantai. Ini strategi jangka menengah dan panjang.

Strategi jangka pendek yang dilakukan Pemerintah Aceh, lanjut Nova, menjalankan program dan kegiatan pemberdayaan ekonomi pro-rakyat. Misalnya menyerukan semua kantor pemerintah, BUMD, BUMN, dan swasta menggunakan produk lokal dalam pemenuhan kebutuhan makanan dan minum saat rapat dan pelatihan di kantor maupun di hotel.

“Untuk mendukung program itu, kita sudah mengeluarkan surat edaran dua bulan lalu. Yang tidak boleh, melarang produk luar masuk ke Aceh. Ini kita akan kena sanksi WTO.

Untuk kebutuhan makan minum pemerintah dan kegiatan pelatihan, sebut Nova Iriansyah, anggarannya sekitar Rp 150 miliar. Anggaran sebesar itu, kalau 90 persen saja digunakan untuk pembelian produk lokal, bisa membangkitkan industri kecil dan menengah di Aceh.

“Industri makanan dan minuman serta lainnya yang ada di Saree, Bireuen, dan lainnya, satu per satu akan kita tarik ke Kawasan Industri Ladong, setelah kita membangun rumah kemasan di kawasan itu,” tandasnya.

Di sisi lain, Nova meminta pengusaha lokal di Aceh untuk tidak terus memfokuskan usahanya pada kegiatan jasa konstruksi dan pengadaan barang. Pengusaha harus fokus ke sektor usaha produktif, antara lain, dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, wisata, transportasi, dan komunikasi.

Dua pengusaha Aceh yang turut hadir dalam Musrenbang Aceh 2020, Makmur dan Jamaluddin, mengatakan, angka Kemiskinan  dan pengangguran di Aceh masih tinggi, karena persentase dana otsus yang digunakan untuk program pengentasan Kemiskinan dan pembukaan lapangan kerja baru tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu, tapi masih cilet-cilet.

Begitu juga untuk alokasi dana pendidikan. Setiap tahun, sebut Makmur Putra Inti, pemerintah Aceh mengalokasikan dana beasiswa mahasiswa S1, S2, dan S3 dalam dan luar negeri sebesar Rp 100 miliar. “Tapi, anggaran studi banding petani, nelayan, pekebun bersama pengusaha ke luar negeri, seperti ke Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia dan lainnya untuk membuka usaha baru, belum dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu,” kata dia.

Dia berharap Pemerintah Aceh membuka program studi banding kemitraan ke luar negeri antara pengusaha dan petani. Rektor Unsyiah, Prof Dr Samsul Rizal MEng yang menjadi moderator dalam acara Musrenbang itu mengatakan, apa yang telah dipaparkan narasumber dalam acara Musrenbang ini perlu dijadikan catatan penting Pemerintah Aceh, terutama Bappeda Aceh, perbankan, dan dunia usaha.

Aceh tidak kekurangan modal usaha. Cuma saja, kata Samsul Rizal, dunia perbankan tidak mau menyalurkan kredit untuk pembiayaan sektor produktif, terutama Bank Aceh Syariah. Perbankan di Aceh lebih suka membiayai sektor konsumtif daripada produktif, makanya pertumbuhan ekonomi Aceh hanya sekitar 4 persen. “Tapi jika bank mau menyalurkan kredit ke sektor produktif mencapai 30-50 persen dari pagu kredit, perekonomian Aceh bisa tumbuh di atas 5 persen dan angka Kemiskinan maupun pengangguran bisa turun 2-3 persen/tahun, bukan 0, 24 persen,” kata Rektor Unsyiah Samsul Rizal.

Bupati Aceh Tamiang Mursil mengakui jumlah penduduk miskin saat ini masih tinggi, mencapai 14 persen lebih. Angka itu masih berada di atas rata-rata nasional yang hanya 9,66 persen. Angka Kemiskinan di daerahnya tinggi, salah satu penyebabnya karena peluang kerja bagi lulusan SMA, SMK, dan para sarjana yang sangat terbatas.

Di Aceh Tamiang, kata Mursil, memang banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit dan perusahaan migas yang beroperasi, tapi peluang kerja sangat terbatas. Mungkin disebabkan skill atau keahlian para lulusan SMA, SMK, dan sarjana yang belum mampu mengisi pasar kerja yang ada.

Kecuali itu, kata Mursil, ibu-ibu yang menganggur juga banyak. “Seorang istri itu memang tidak diwajibkan mencari nafkah keluarga, tapi dalam ajaran Islam juga tidak dilarang seorang istri mencari nafkah membantu kesulitan ekonomi keluarga,” kata Mursil.

Bulan Agustus 2017, kata Musril, BPS Aceh merilis data pengangguran menurut jenjang pendidikan. Rasio yang menganggur mulai pada tingkat pendidikan SMA dan SMK, ternyata lebih banyak kaum perempuan, mencapai 15,44 persen, sedangkan kaum laki-laki hanya 8,79 persen. Begitu juga dengan tingkat pendidikan SMK. Kaum perempuan yang menganggur mencapai 13,25 persen dan laki-laki 9,96 persen.

Kondisi yang sama juga terjadi pada tingkatan pendidikan diploma I sampai sarjana. Kaum perempuan yang menganggur dengan pendidikan diploma I-III mencapai 9,67 persen, sedangkan kaum laki-laki hanya 5,37 persen. Tingkat pendidikan S1 kaum perempuan yang menganggur mencapai 8,82 persen, sedangkan kaum laki-laki 7,16 persen.

Melihat lebih banyak jumlah kaum perempuan yang menganggur, kata Mursil, kebijakan dan aksi strategis yang diambil Pemkab Aceh Tamiang untuk menurunkan penduduk yang menganggur adalah mengalokasikan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai SKPK. Jumlahnya mencapai 30 persen dari pagu APBK 2019 Rp 1,2 triliun. Kemudian, memberdayakan kaum ibu dengan berbagai jenis keterampilan dan pelatihan yang terhormat dan disenanginya untuk menghasilkan barang dan jasa. Misalnya pelatihan bordir, menjahit, menganyam, membuat kue-kue, dan lainnya.

Sedangkan kaum laki-laki diberikan pelatihan dan ketrampilan yang sesuai dengan jurusan sekolahnya. Misalnya ia lulusan SMK listrik, diberikan pelatihan keahlian pemasangan listrik, mulai dari instalasi rumah tangga, perkantoran, industri, sampai pada instalasi jaringan tinggi yang ada di PLN.

Selain itu, Pemkab Aceh Tamiang terus meningkatkan kualitas kerja sama dengan pihak perusahaan perkebunan dan migas serta perusahaan lainnya yang beroperasi di wilayah Aceh Tamiang untuk membuka pelatihan dan magang bagi anak lulusan SMA, SMK, dan sarjana guna peningkatan keahliannya, sehingga pada saat perusahaan itu membutuhkan tenaga ahli dan profesional, orangnya sudah tersedia.

Wakil Bupati Aceh Timur, Syahrul Syamaun, mengatakan, untuk menurunkan penduduk miskin di daerahnya yang masih 15 persen lebih, langkah strategis yang dilakukan adalah membangun infrastruktur pemberdayaan ekonomi masyarakat di berbagai sektor usaha. Misalnya kepada masyarakat pantai, diberikan bantuan kapal dan jaring ikan. Kelompok nelayan miskin penerima bantuan, harus bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan dan pengoperasian boat-boat dan jaring bantuan yang diberikan pemerintah kepadanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

“Kita bangun fasilitas pelabuhan perikanan yang standar dan berkualitas. Misalnya dermaga yang panjang, pabrik es, gedung cold storage, lapangan tempat merajut jaring ikan yang koyak, dan tempat menjemur ikan. Ini penting agar nelayan bisa bekerja maksimal,” kata Syahrul Syamaun

Dikatakan, kepada nelayan tambak, pemerintah wajib membangun jaringan air laut ke tambak petani. “Bantu petani tambak dengan benur udang dan nener ikan yang berkualitas. Bangun tempat pembibitan ikan, udang, dan kepiting standar dan berkualitas, yang mampu menghasilkan dalam jumlah besar,” tandasnya.

Program berikutnya adalah pengerukan di kolam dermaga pelabuhan perikanan yang ada di kabupaten dan muara sungai yang sudah dangkal, agar arus transportasi keluar-masuk kapal menjadi lancar. Namun, tak semua pekerjaan ini menjadi tanggung jawab kabupaten. “Provinsi juga perlu memprogramkan pengadaan kapal keruk atau sejenisnya, 2-4 unit. Karena muara sungai dan kolam dermaga perikanan yang sudah dangkal cukup banyak di Aceh Timur dan daerah lainnya,” tandasnya.

Saat ini jumlah penduduk miskin di Aceh Timur tersebar di wilayah pesisir atau pantai dan perbukitan. Untuk petani padi, jagung, dan kedelai, mereka diberikan bantuan pencetakan sawah baru, jaringan irigasi, waduk, dan bendungan.

Kata Wakil Bupati Aceh Timur itu, banyak jaringan irigasi yang telah rusak dan menjadi kewenangan provinsi maupun pusat belum diperbaiki. Akibatnya, distribusi air ke sawah tidak cukup. Ini menjadi penghambat dalam peningkatan produktivitas padi. Upaya untuk meningkatkan penghasilan keluarga pun tidak tercapai. Kondisi ini yang membuat angka Kemiskinan di Aceh Timur tetap tinggi.

“Namun begitu Pemkab Aceh Timur terus berupaya menurunkan angka Kemiskinan dan pengangguran dengan berbagai cara dan inovasi serta kreatif dalam pemanfataan dana pemberdayaan ekonomi, sekitar 25-30 persen dari pagu APBK yang mencapai Rp 1,8 triliun/tahun, “ ujar Syahrul Syamaun.

Cara lain menurunkan angka Kemiskinan dan pengangguran, kata Syahrul Syamaun, memberdayakan lahan telantar menjadi lahan usaha produktif, misalnya tambak, sawah, maupun areal HGU perkebunan. “Kita tidak ingin ada lahan milik masyarakat, perusahaan perkebunan, dan negara yang belum dioptimalkan menjadi lahan produktif,” ujarnya.

close