Warisan Utang Belanda untuk Indonesia - Navigasi Berita a -->
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Warisan Utang Belanda untuk Indonesia


Warisan Utang Belanda untuk Indonesia

Tumbal Pengakuan Kedaulatan, Indonesia Harus Bayar Mahar.

Ternyata penyerahan kedaulatan tersebut tersimpan imbalan yang wajib dibayar oleh Indonesia kepada Belanda karena telah mengikhlaskan daerah jajahannya. Belanda meminta Indonesia menanggung utang pemerintah kolonial Hindia Belanda sebesar 6,5 miliar gulden, meskipun akhirnya disepakati sebesar 4,5 miliar gulden.

Meski akhirnya sadar dan menolak membayar secara sepihak, namun pada awal Orde Baru muncul Inter Govenmental Group on Indonesia (IGGI) diketuai oleh Belanda. Organisasi ini mempunyai tujuan terselubung terkait penyelesaian utang Indonesia sebesar USD2,4 miliar pada zaman Orde Lama terkait dengan nasionalisasi perusahaan Belanda.

Akan tetapi, utang Indonesia bukan berarti berhenti hanya di situ saja. Untuk mendukung pembangunan yang dilakukan di era Presiden Soeharto, Indonesia pun harus meminjam utang cukup besar antara lain ke IMF.

Setelah melalui masa-masa genting nan berdarah-darah, diwarnai serangkaian perang dan perundingan, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1949 melalui Konferensi Meja Bundar (KMB).

Namun, pengakuan kedaulatan tidak hanya memberikan kelegaan bagi bangsa Indonesia, tapi juga warisan utang pemerintah kolonial Hindia Belanda yang cukup besar. Alhasil, Sukarno dan para pengampu negara harus berjibaku menuntaskan persoalan ini.

Penandatanganan penyerahan kedaulatan oleh Ratu Juliana tersebut adalah tindak lanjut dari Konferensi Meja Bundar (KMB), dua bulan sebelumnya. Selain soal penyerahan kedaulatan, KMB juga mengamanatkan agar Indonesia membayar utang perang kepada Belanda, pihak yang di mata rakyat Indonesia merupakan penjajah selama berabad-abad.

Saat itu, Negeri Belanda di Eropa Barat sana baru saja dikoyak Perang Dunia II. Kondisinya luluh lantak. Perlu dana besar untuk membangun kembali negeri pasca-Perang Dunia II, seperti negara-negara Eropa lainnya.

Belanda mematok harga yang tinggi untuk mahar sebuah kedaulatan, kedaulatan yang sebenarnya tidak penuh untuk Indonesia mengecualikan Papua bagian barat.

Belanda menyuruh Indonesia membayar 6,5 miliar Gulden. Biaya sebesar itu akan digunakan Belanda untuk membayar aksi polisionil Belanda terhadap Indonesia. Aksi polisionil adalah istilah mereka untuk menyebut "Agresi Militer Belanda", aksi yang membuat Indonesia menderita.

Utusan Komite PBB untuk Indonesia (UNCI), Merle Cochran, menilai 6,5 miliar Gulden terlalu tinggi untuk dibayar sebuah negara yang baru merdeka seperti Indonesia. UNCI menawar agar Belanda menurunkannya, Belanda akhirnya menurunkannya menjadi 4,5 miliar Gulden. Itu tetap tinggi.

Waktu berjalan. Tujuh tahun kemudian, yakni 1956, Presiden Sukarno menolak untuk membayar utang ke Belanda. Saat itu, sebenarnya utang Indonesia tinggal tersisa 650 juta Gulden dari total 4,5 miliar Gulden yang ditetapkan Belanda pada 1949. Indonesia sudah membayar sekitar 4 miliar Gulden atau setara US$1 milyar antara 1950 sampai 1956.

Jadi, Belanda saat itu sudah menerima sekitar 4 miliar Gulden dari Indonesia. Di luar itu, masih ada hampir semiliar Gulden yang didapat Belanda dari perusahaan-perusahaannya di Indonesia. Meski banyak perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh Sukarno, namun pendapatan perusahaan-perusahaan tersebut, uang pensiun, dan tabungan yang berasal darinya telah ditransfer dari Indonesia ke Belanda. Semua itu menyumbang perekonomian Belanda era 1950-an.
close